PERATURAN DESA NANGANESA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM-DESA)

DESA NANGANESATAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NANGANESA,

Menetapkan  : PERATURAN  DESA   TENTANG  RENCANA  PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) NANGANESA TAHUN 2019-2025

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut,sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten;
10. Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visidan misiKepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan antara lain keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan  belanja  negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana   Desa,   selanjutnya   disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
18. Misi adalah pernyatan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMDes

Pasal 2

• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Nanganesa Tahun 2019-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I        : PENDAHULUAN

BAB II       : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III      : VISI, MISI

BAB IV      : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V       : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB VI      : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BABVII      : KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DESA

BAB VIII    : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB X       : PENUTUP

        : LAMPIRAN

• Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa Nanganesa untuk menyusun RPJMDesa Nanganesa Tahun 2019-2025 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RPJMDesaNanganesa Tahun 2019-2025merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan 6 (enam) tahun di Desa Nanganesa

                                                       Pasal 4

Peraturan Desa ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa Nanganesa untuk menyusun Peraturan Desa tentang RKPDesa yang selanjutnya menjadi dasar penetapan APBDesa.

                                                  Pasal 5

RPJM Desa dapat diubah dalam hal :

1. Terjadi peristiwa seperti bencana alam,krisis politik,krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;atau
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Nanganesa

Ditetapkan di Nanganesa

pada tanggal 26 Maret 2020

KEPALA DESA NANGANESA,

ISHAK ISMAIL

Diundangkan di Nanganesa

Pada tanggal 30 Maret 2020

SEKRETARIS DESA NANGANESA,

KLEMENS LORI

LEMBARAN DESA NANGANESA TAHUN  2020 NOMOR 2